Beberapa hari belakangan ini
ramai media menyoal kenaikan harga elpiji 12 kg alias elpiji non subsidi.
Kenaikan yang mengagetkan di awal tahun. Menjadi ramai karena kenaikannya yang
langsung drastis dan terjadi di awal tahun 2014 pula. Tahun politik, kata
orang.
Maka para pejabat yang berlatak
belakang partai politik pun tidak mau hal ini menjadi bumerang. Mereka
beramai-ramai berstatemen bahwa mereka tidak terlibat dan tidak ikut
bertanggung jawab atas kenaikan harga itu. Lalu mereka mengambil langkah-langkah
agar kenaikan harga yang cukup tinggi tersebut dikoreksi.
Di antara jajaran para pejabat,
yang paling bertanggung jawab adalah menteri BUMN dalam hal ini Dahlan Iskan.
Karena strukturnya yang langsung membawahi Pertamina. Beliaupun menjadi sasaran
tembak banyak orang termasuk para menteri lainnya yang menurut saya agak aneh. Hingga
akhirnya Dahlan Iskan pun mengaku salah atas kenaikan harga tersebut.
Saya pikir pengakuan salah Dahlan
Iskan itu kurang tepat dan hanya sekedar pantas-pantasan saja.
Bukankah yang naik harganya itu
adalah elpiji 12 kg yang non subsidi? Bukan elpiji 3 kg yang bersubsidi!
Terlepas dari memberatkan atau
tidak, bukankah elpiji non subsidi dan komoditi-komoditi non subsidi lainnya
itu memang menyerahkan besaran harganya pada mekanisme pasar. Kalau harga
dituntut harus naik ya naik, kalau harga dituntut turun ya turun. Tidak aturan
yang dilanggar dalam kenaikan harga elpiji non subsidi.
Maka pengakuan salah Dahlan Iskan
selaku atas Pertamina saya pikir kurang tepat. Pada sisi mana Pertamina
melakukan pelanggaran? tidak ada.
Kalau pengakuan salah Dahlan
Iskan itu sebagai pantas-pantasan saja, maka saya pikir itu sah-sah saja, agar
para pengguna elpiji 12 kg selaku "korban" menjadi lega. Namun
pertanyaan saya kemudian, kok hanya Dahlan Iskan yang mengaku salah?
Bukankah seharusnya Jero Wacik
selaku menteri ESDM juga harus mengaku salah karena tidak bisa menyediakan gas
mentah yang lebih murah bagi pertamina?
Bukankah Hatta Rajasa selaku
Menko Perekonomian juga harus mengaku salah karena tidak bisa mengondisikan
perekonomian yang tidak memberatkan Pertamina?
Bukankah Pak SBY juga harus
mengaku salah karena bagaimanapun beliaulah pemimpin tertinggi negeri ini?
Apapun itu saya bukanlah ahli energi, saya juga tidak mengerti politik. Saya hanyalah rakyat kecil pengguna elpiji 3 kg yang berharap kenaikan harga elpiji 12 kg itu tidak membuat distribusi elpiji 3 kg menjadi bermasalah, langka dan lain sebagainya akibat maraknya peralihan pengguna elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg.
Comments